jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluhkan penjualan mobil listrik belum berkontribusi pada pendapatan daerah. Kondisi itu berkaitan dengan kebijakan relaksasi dan insentif fiskal yang masih berlaku untuk kendaraan listrik.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah M Masrofi mengatakan dari sisi pendapatan daerah, pemerintah provinsi saat ini lebih berharap peningkatan penjualan kendaraan konvensional.
“Kalau kami menginginkannya yang banyak adalah penjualan kendaraan konvensional,” kata Masrofi dalam taklimat media GIIAS Semarang 2026, Rabu (16/9).
Dalam GIIAS Semarang tahun ini, sebanyak 18 merek ambil bagian. Dari belasan merek tersebut, sebagian besar merupakan mobil listrik.
Menurut Masrofi, untuk saat ini mobil listrik belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah karena masih mendapatkan relaksasi dan insentif fiskal.
“Kalau kendaraan listrik, tidak ada kontribusi karena masih ada relaksasi insentif fiskal, nol. Tidak 25 persen, tidak 50 persen, apalagi 100 persen,” ujarnya.
Dia menyebut masyarakat yang membeli kendaraan listrik saat ini mendapatkan keringanan berupa tidak membayar pajak kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Meski tidak membayar pajak, menurutnya masyarakat yang mengendarai mobil listrik marah-marah ketika melewati jalan rusak.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)
