1 week ago
8
MALANG, BANGSAONLINE.com - Calon Wakil Wali Kota Malang nomor urut 3, Dimyati Ayatulloh, menyebut diperlukan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, investasi dengan masuknya investor juga menjadi dilema beberapa pihak, di mana dikhawatirkan turut berpengaruh pada lahan pertanian produktif yang sudah mulai ada penyusutan.
Melihat hal ini, Paslon Abah Anton- Dimyati Ayatulloh (ABADI) mengungkapkan, investasi ini tentunya tidak boleh membabi buta. Artinya, investasi yang dilakukan investor harus berpegangan dengan regulasi yang berlaku dan memegang kaidah dalam berbagai pertimbangan maupun dampak sosial terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Baca Juga: Menangkan Pilkada 2024 di Kabupaten Mojokerto, Pasangan Mubarok Giatkan Kampanye Simpatik
"Pembangunan daerah perlu didukung dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang harus berpijak kepada tiga unsur pilar utama. Yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pengembangan wilayah pun mesti berpedoman pada RTRW," kata Dimyati, Selasa (5/11/2024) malam.
Untuk itu, ia mengatakan bahwa paradigma investasi tidak hanya terkait pembangunan fisik. Bentuk investasi tentunya bermacam-macam dengan berbagai sektor, salah satunya ekonomi kreatif yang juga industri.
"Misalnya industri tempe, dari kedelai menjadi tempe, dari tempe menjadi keripik kemudian dikemas, di branding dan lainnya. Ini juga sebuah industri. Nah kalau pembangunan cenderung harus bangun gedung, merubah lahan hijau, menjadi kuning. Kecenderungan orang cari mudahnya saja," paparnya.
Baca Juga: Berantas Hoaks dan Fitnah di Medsos Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Kota Batu Gandeng Mafindo
Dimyati menambahkan, potensi atau lahan yang telah ada sebelumnya, tidak dimanfaatkan dengan optimal. Maka, nantinya hal inilah yang harus menjadi perhatian dan dilakukan dengan selektif dalam prosesnya.
Selain itu, optimalisasi pemasaran dari hasil produksi para UMKM haruslah dimaksimalkan dengan peran serta pemerintah didalamnya. Kebanyakan, produk UMKM hanya dikonsumsi secara domestik atau lokal.
Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mendapatkan support dari provinsi dan nasional, ini seharusnya menjadi etalase dari masyarakat di Kota Malang.
Baca Juga: Gus Ali Kembali Doakan Pasangan SAE Menang di Pilkada Sidoarjo
"Maka tugasnya Pemkot ini menjadi marketing, bukan hanya melatih UMKM untuk produksi. Nah ini yang saya rasa belum optimal dijalankan di Kota Malang," katanya.
Lebih dari itu Mas Dim juga mengatakan, dengan banyaknya kampus di Kota Malang ini akan menjadi potensi dalam pengembangan industri.
"Misalnya, hasil produksi UMKM dapat dioptimalkan pemasarannya melalui ceruk-ceruk mahasiswa perguruan tinggi yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kolaborasi ini perlu dijalin secara matang dan serius guna mendapatkan hasil yang optimal. Artinya, dalam jalannya harus penuh komitmen dan bukan setengah-setengah" ujarnya
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Minta PTPS Jaga Integritas dan Profesionalitas dalam Pengawasan Pilkada 2024
"Harusnya jeli. Pasti orang dari luar Malang datang dan pulang ingin beli oleh-oleh. Ini lahan bisnis, kita edukasi mahasiswa, bahwa misalnya orang tua jadi pemasaran UMKM. Anaknya kirim ke daerahnya, orang tua ikut mempromosikan. Nah, ini potensi yang belum dimaksimalkan," ungkapnya.
Lebih lanjut, dapat juga dikolaborasikan, misalnya dengan memberikan tugas kepada para mahasiswa untuk bagaimana menjualkan atau mempromosikan hasil UMKM ke daerahnya masing-masing.
"Nah ketika nantinya ABADI terpilih, maka ini yang bisa dioptimalkan. Saya juga akan panggil teman-teman pebisnis untuk pengelolaan. Saya optimis ini akan berkembang dan mendapatkan peluang bisnis," katanya.
Baca Juga: Debat Pilbup Blitar Dihentikan, Salah Satu Paslon Diduga Langgar Tata Tertib
Sementara itu, terkait upaya dalam menanggulangi penyusutan lahan pertanian produktif di Kota Malang. Tentunya tetap berpatokan pada RTRW Kota Malang. Koridor yang ada, termasuk regulasi harus benar-benar dipahami dan dijalankan dengan tegas.
Maka, pemerintah sendiri harus benar-benar tegas dan memiliki banyak pertimbangan dalam dampak-dampak adanya penyusutan lahan ini.
Selain itu, dalam mempertahankan lahan pertanian, tentu dapat dijalankan melalui berbagai macam kebijakan.
Baca Juga: Puluhan Klub Sepeda di Kota Probolinggo Dukung Pasangan Amanah
"Yang jelas, pemerintah Kota harus tegas, tidak gampang memberikan izin, tapi memperhatikan juga bahwa investasi itu tidak harus membabi buta. harus banyak pertimbangan," pungkasnya. (dad/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
