Ketua Komisi B DPRD Bangkalan: Pemotongan Kapal Ilegal Berdampak Buruk ke Warga dan PAD

BANGKALAN,BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi B DPRD Bangkalan, Hotib Marzuki mengatakan usaha pemotongan kapal bekas yang berada di pesisir kawasan Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Bangkalan yang sudah berlangsung puluhan tahun tahun tak berkontribusi apapun pada kas negara.

"Tidak ada penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari usaha pemotongan kapal di sana. Satu persen pun tak ada yang masuk ke kas negara," kata Hotib kepada BANGSAONLINE, Jumat (25/10/2024).

Baca Juga: Anggota Dewan ini Ungkap Sulitnya Urus Perizinan Usaha di Bangkalan

Hotib yang juga warga Kamal mengaku heran bagaimana usaha pemotongan kapal di Desa Tanjung Jati yang tak berizin tersebut bisa terus beroperasi.

Tak hanya ilegal, kata Hotib, kegiatan pemotongan kapal berdampak pada pencemaran lingkungan di Desa Tanjung Jati dan Desa Kamal. Hal ini karena limbah serpihan besi, polusi udara dan kebisingan yang dirasakan penduduk desa setempat.

"Hanya kiriman polusi udara bagi warga sekitar, bahkan menimbulkan kesehatan warga terdekat kurang baik," ucapnya.

Baca Juga: Polres Tanjung Perak Amankan Eks Anggota DPRD Bangkalan atas Dugaan Kepemilikan Sabu

Selain itu limbah dari proses pemotongan besi dan serpihan yang terbuang mencemari air laut sehingga berpotensi merusak ekosistem laut.

Hotib menegaskan, jika pemerintah pusat tetap mengeluarkan izin usaha pemotongan kapal, perlu adanya kajian dan evaluasi secara menyeluruh. Mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan mekanisme terkait retribusi daerah.

Ia juga meminta untuk memindahkan lokasi usaha pemotongan. Karena usaha pemotongan saat ini berada di kawasan padat penduduk dan bersebelahan dengan lembaga pendidikan. Dia menyarankan lokasi dipindah di Desa Ujung Piring, sebelah PT.Adiluhung Saranasegara Indonesia.

Baca Juga: DPRD Bangkalan Umumkan Usulan Calon Pimpinan Dari Partai Pemenang

"Saya sepakat dengan Pemkab Bangkalan untuk menutup usaha pemotongan kapal di Tanjung Jati untuk selamanya dan Pemkab juga harus memberikan solusi yang terbaik seperti direlokasi ke tempat yang tidak padat penduduk," ujarnya.

Salah satu warga setempat inisial L mengatakan, banyak warga yang terdampak penyakit paru-paru akibat aktivitas pemotongan kapal.

"Banyak masyarakat terinfeksi paru-paru, sudah sejak lama mereka diam, kalau mau cek (bukti medis warga) bisa coba ke Puskesmas Kamal," ungkapnya (uzi/van)

Baca Juga: Ini Susunan Delapan Fraksi DPRD Bangkalan Periode 2024-2029

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News