Menteri Natalius Pigai: Pemerintah Harus Dengar dan Tindak Lanjuti Suara Rakyat  

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai membuka kegiatan Forum Koordinasi Kebijakan HAM 2026 pada Kamis (18/9). Kegiatan tersebut mengusung tema “HAM dalam Pembangunan Nasional: Dari Suara Menuju Langkah.

Forum strategis ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut nyata pemerintah dalam merespons berbagai masukan dan rekomendasi masyarakat sipil yang dihimpun sebelumnya melalui Forum Konsultasi HAM pada 27 Agustus 2026.

Menteri Natalius menegaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 melalui Asta Cita dan HAM tidak dapat dipisahkan.

"Artinya, Asta Cita dan HAM bukan merupakan dua agenda yang terpisah. Pelaksanaan Asta Cita melalui kebijakan dan program K/L merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM, bukan tambahan di luar pekerjaan K/L," ujar Natalius.

Dia mengatakan penyelenggaraan forum ini juga merefleksikan perwujudan meaningful participation (partisipasi yang bermakna) dari masyarakat. 

Menurut Menteri HAM, pemerintah tidak bisa memonopoli penyusunan kebijakan, melainkan harus mampu mendengarkan serta menindaklanjuti suara rakyat.

"Partisipasi masyarakat tidak selesai ketika masyarakat telah diberi kesempatan untuk berbicara. Partisipasi menjadi bermakna ketika masukan tersebut didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh tanggapan dari pemerintah," lanjutnya.

Forum Koordinasi Kebijakan HAM 2026 ini dilangsungkan selama tiga hari menggunakan pendekatan closed government deliberation, yang berfungsi sebagai ruang internal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News