2 weeks ago
14
MALANG,BANGSAONLINE.com - Asep Suriaman, S. Psi, Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) mengingatkan langkah petahana HM Sanusi usai debat perdana paslon Pilbup Malang.
"Calon Bupati nomor urut 1, HM Sanusi semestinya ingat bahwa ada banyak masalah di Kabupaten Malang selama ia menjabat sangat menyita perhatian dan merugikan masyarakat" kata Asep, Sabtu (26/10/2024).
Baca Juga: Debat Perdana Pilwalkot Malang 2024, Inilah Visi-Misi dan Program Para Paslon
Menurut Asep, sengkarut Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Malang, hingga iuran PBID sangat membebani APBD.
Ia menyoroti kemampuan pelaksanaan program UHC atau cakupan kesehatan semesta yang dianggap tak siap dari segi anggaran.
"Jangan hanya mengejar penghargaan UHC tapi tidak mempertimbangkan aspek lainnya, akhirnya hutang juga ke BPJS. Ketika dapat penghargaan diakui, ketika ada kesalahan dicarikan kambing hitam, hingga akhirnya muncul pemberhentian dokter Wijanto selaku Kepala Dinas Kesehatan terhitung 1 Agustus 2023," jelas Asep,
Baca Juga: Meski Isu Miring Menerpa, Tak Menyurutkan Dukungan Warga ke Abah Anton di Pilwalkot Malang
Asep menjelaskan adanya keluhan masyarakat. Di mana saat itu Pemkab Malang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta penonaktifan semua kepesertaan PBID di BPJS Kesehatan dengan alasan akan dilakukan perbaikan data peserta sekaligus rekonsiliasi atas besaran jumlah pembiayaan yang dibebankan BPJS Kesehatan kepada Pemkab Malang.
"Keluhan masyarakat muncul pasca penonaktifan kepesertaan PBID BPJS Kesehatan ini, terlebih mereka yang tengah mengalami sakit dan menjalani pengobatan. Kartu BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan sama sekali," ungkapnya.
Di sisi kesehatan, Pusdek melihat dan menganalisa dengan adanya UHC kemarin, yang memberi dampak kurang baik di Kabupaten Malang.
Baca Juga: Laporan soal Kades di Malang Tak Netral Ditolak, Tim Paslon Gus Banding ke Bawaslu dan DKPP Jatim
Hal itu dikarenakan persiapan, perencanaan dan anggaran yang tidak optimal, sehingga berdampak pada permasalahan kesehatan di Kabupaten Malang.
"Sehingga untuk mengakses fasilitas kesehatan, rakyat menjadi kesulitan pasca dinonaktifkan iuran PBID ke BPJS," ucap Asep.
Sementara soal di sektor pendidikan yang disampaikan oleh Sanusi dalam debat pertama, Asep menyampaikan pandangannya bahwa saat ini masih banyak pungutan di sekolah negeri. Pungutan yang dibalut dan dibungkus uang infaq, iuran komite yang nominalnya banyak dikeluhkan oleh banyak wali murid.
Baca Juga: Dilaporkan Tim Hukum Paslon GUS, Kasus Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Malang Berlanjut
"Kabupaten Malang belum benar-benar gratis sekolah. Dan saat ini masih banyak guru honorer yang mengabdi puluhan tahun dengan gaji kisaran 300 sampai 700 ribu sebulan, pertanda guru honorer belum makmur sejahtera, belum lagi gedung-gedung sekolah negeri ada yang mau roboh nunggu perbaikan," bebernya.
Lebih jauh Asep bilang, angka anak putus sekolah di Kabupaten Malang masih tinggi. Hal ini harusnya mendapatkan atensi dan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Tidak kalah penting lagi adalah bidang infrastruktur, catatan Asep, pemerataan infrastruktur belum begitu dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Malang. Hal itu pun sudah menjadi rahasia umum.
Baca Juga: Kerap Difitnah soal Dugaan Korupsi, Gunawan HS: Bukti Nyata Sudah Banyak Dirasakan Masyarakat
"Hingga saat ini masih ada saja jalanan yang berlubang, dan lagi penerangan jalan juga masih kurang di beberapa tempat. Soal penerangan jalan, jalan-jalan rusak ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Malang," tutur Asep.
Aktivis pendidikan di Kabupaten Malang ini juga menyampaikan, mayoritas yang menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Malang, terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata yang dianggap masih jauh dari kata layak. Khususnya kenyamanan dan kelayakan bagi pengemudi roda dua dan roda empat. (dad/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
