1 week ago
8
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Khofifah-Emil, menyatakan dibutuhkan strong collaboration di semua elemen government untuk membangun Jawa Timur, mulai dari regulasi, inovasi, hingga komunikasi. Khofifah mengatakan, pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah punya regulasi yang mengatur, yaitu undang-undang tentang pemerintah daerah.
“Bagaimana sesungguhnya mekanisme kewenangan antara bupati, wali kota, Camat, kepala desa, kemudian gubernur, wakil gubernur, sampai dengan pemerintah pusat,” ujarnya usai debat publik kedua Pilgub Jatim 2024, Minggu (3/11/2024).
Baca Juga: Tampil Memukau di Debat ke-2, Khofifah-Emil Paparkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbukti Berhasil
Menurut dia, Pemprov Jatim tidak berada pada ruang hampa, sehingga apa yang dilakukan dalam pemerintahan adalah berdasarkan dari berbagai indikator-indikator yang dirumuskan oleh instansi terkait.
“Misalnya soal MCP, Jadi bagaimana monitoring center of prevention itu indikatornya oleh KPK dan Jawa Timur itu mendapatkan skor 92 nasional 75,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Khofifah, kalau kemudian ada indikator-indikator yang kemudian Jatim mendapatkan skor tertentu, maka ada proses yang dilakukan dalam kepemimpinannya bersama Emil, kemudian juga ada keseriusan, ada proses yang dibangun, hingga sinergitas bersama yang menunjukkan komitmen untuk berbenah, dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Juga: Blusukan di Pasar Atom, Khofifah Borong Jajanan Tradisional dan Gelar Cek Kesehatan Gratis
“Kemudian bagaimana soal inovasi, inovasi itu di Pemprov Jawa Timur bukan per dinas tapi per unit. Setiap Januari mereka akan presentasi inovasi apa yang akan mereka siapkan, itu sebelum masuk musrenbang, sebelum masuk RKPD, sebelum masuk RAPBD, itu ada proses,” paparnya.
Pada 2023, kata Khofifah, Jatim mendapatkan penghargaan inovatif govermen award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Provinsi paling inovatif.
“Terkait dengan kewenangan hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dari semua sistem yang sudah kita lakukan paling sederhana adalah whatsapp group. Itu menjadi bagian penting karena para gubernur ada di WhatsApp group, yang langsung di pandu oleh pak Mendagri. Banyak hal yang baru oleh pak Mendagri langsung di share di group whatsapp kemendagri dan itu para gubernur,” tuturnya.
Baca Juga: Blusukan ke Kelurahan Balowerti, Bunda Fey Sebut Programnya Dongkrak Potensi Kuliner Lokal
Kemudian, ia menyebut informasi baru tersebut akan langsung di-share di group bupati/wali kota. Meski demikian, dalam perjalanan koordinasi tersebut ada satu kepala daerah yang tidak mau masuk dalam grup, sehingga untuk koordinasi juga menjadi terkendala. Namun, setelah berganti kepala daerah yang baru, maka masuk di dalam grup.
“Jadi koordinasi yang sangat simpel itu sebetulnya di WhatsApp, tapi ternyata tidak sesederhana itu, karena ada yang tidak berkenan masuk di dalam grup itu sehingga menjadi kendala untuk bisa meneruskan koordinasi-koordinasi itu,” ucapnya.
Kemudian kaitan dengan kemiskinan ekstrem yang sempat disingung salah satu paslon dalam debat, Khofifah menyatakan bahwa angka 1,8 juta itu pada tahun 2019, kemudian menjadi 268.000 atau dari 4,4% danmenjadi 0,66 persen per Maret 2024.
Baca Juga: Kapolres Mojokerto Kota Tinjau Gudang Logistik KPU
“Yang bisa kita lakukan sinergitas semua pihak, jangan pernah merasa Pemprov bisa menyelesaikan sendirian ada private sektor, ormas, kepala daerah kabupaten kota, Camat, kepala desa, RW, RT, semua masyarakat elemen strategis punya ruang untuk bisa memberikan dedikasi dan pengabdian terbaiknya untuk memberikan layanan kepada masyarakat,” paparnya.
Khofifah menilai semua kontribusi dari semua elemen goverment mulai kepala desa, bupati/wali kota punya peran luar biasa. Kemudian private sector tekait dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga punya ruang yang luar biasa. Semua itu menjadi satu kesatuan dalam membangun Jawa Timur yaitu dengan strong kolaboration. “Mengakhiri pada closing statement malam ini adalah Jawa Timur gerbang baru Nusantara,” pungkasnya.
Sementara itu, Emil menambahkan bahwa birokrasi berdampak itu yang didorong oleh pemerintah pusat. Jika birokrasi itu distruktur dan diukur itu karena harus membawa dampak. “Jadi kalau ada yang ngomong percuma punya birokrasi yang bagus kalau nggak ada hasilnya, nggak bisa karena birokrasi yang bagus itu harus bawa hasil. Penghargaan yang diperoleh itu karena ada hasilnya, angkanya itu real,” katanya.
Baca Juga: Khofifah dan Eri Cahyadi Kompak Hadiri Ta’dzim Maulid Nabi Muhammad SAW di GBT
“Saya bersyukur debat malam hari ini terang benderang, angkanya jelas, sistemnya jelas yang sudah dikerjakan, kadang suka diulang lagi tapi ternyata jelas ada gitu jadinya Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini prosesnya konstruktif dan produktif. Kami berharap sekali lagi proses kampanye Pilkada ini menjadi momen untuk menceritakan cerita di balik layar yang mungkin kadang kurang begitu viral kalau masuk ke dalam medsos,” pungkasnya. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
