BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Pembina Aliansi Jurnalis Bangkalan (AJB), Moh. Ridwan, mendapat kepercayaan dari Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan ulasan terkait integritas pejabat dan pelayanan lembaga pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan periode Juli-Oktober 2024.
"SPI (survei penilaian integritas) ini untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi pada lembaga, terutama pemerintah daerah," ujar Ridwan.
Baca Juga: 22 Saksi Ngaku Tak Tau soal Penggunaan Pemotongan Dana Insentif Pegawai BPBD Sidoarjo
Hasil pemetaan melalui SPI ini diharapkan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi peningkatan dan pengembangan upaya implementasi karakter dan budaya antikorupsi yang lebih tepat sasaran.
"Saya diminta untuk memberikan penilaian kinerja pejabat dalam satu tahun terakhir. Pada intinya sudah ada perbaikan sistem di Kabupaten Bangkalan. Namun, masih perlu adanya perbaikan-perbaikan integritas pejabat dan pelayanan lembaga di Kabupaten Bangkalan," jelasnya.
Menurutnya, jika melihat perbandingan, dalam satu tahun terakhir banyak perubahan ke arah lebih baik dalam segi perilaku pejabat di kabupaten Bangkalan.
Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo
Namun, praktik-praktik korupsi tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab, masih terdengar oknum-oknum pejabat yang bermain pada proyek barang dan jasa.
"Saya sudah sampaikan kepada KPK, mengenai kondisi terakhir Kabupaten Bangkalan. Arahnya sudah peningkatan lebih baik. Namun, segi pelayanan masyarakat harus lebih ditingkatkan. Semua harus terus berbenah diri dalam pencegahan antikorupsi," ungkapnya.
KPK juga bertanya tentang kesadaran pejabat untuk melaporkan persoalan korupsi di lembaganya. Tentu hal ini belum memungkinkan. Sebab, mereka sebagai pelaku dalam sistem anggaran yang rentan dalam penyelewengan.
Baca Juga: Jalani Sidang Perdana, Begini Dakwaan Jaksa KPK ke Bupati Sidoarjo Nonaktif
Oleh karena itu, peran masyarakat dibutuhkan untuk mengawasi kinerja dan pelayanan pemerintah daerah agar semakin baik.
"Tentu perbaikan sistem di Kabupaten Bangkalan ini tak lepas dari peran Pj. Bupati Bangkalan, Arief M. Edie. Satu tahun ini, integritas pejabat menuju ke arah peningkatan lebih baik. Saya harap juga bisa dilanjutkan oleh bupati terpilih nantinya," harapnya. (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News