Pemerintah Diminta Belajar dari Tragedi Banjir Nepal

Selasa, 08 September 2026 – 19:30 WIB

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bencana banjir bandang akibat keruntuhan gletser di Nepal yang menelan lebih dari 1.300 jiwa menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk mengevaluasi total sistem mitigasi bencana.

Keberadaan sensor dan infrastruktur pemantau canggih terbukti tidak cukup saat masyarakat di kawasan berisiko tidak dipersiapkan untuk merespons peringatan dini dengan cepat.

Bencana yang melanda Distrik Rasuwa, Nepal, pada 26 Agustus 2026 lalu dipicu oleh runtuhnya massa es dan batuan yang menyapu aliran Sungai Bhote Koshi dan Trishuli.

Berdasarkan data otoritas setempat per Senin (7/9/2026), korban meninggal dunia telah mencapai 1.355 orang, sementara 4.996 warga lainnya masih dinyatakan hilang.

Gelombang banjir berkecepatan tinggi tersebut tidak hanya merusak permukiman, tetapi juga melumpuhkan fasilitas pemantauan bencana di lokasi kejadian.

Pakar Tata Kelola Bencana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rahmawati Husein mengatakan pemerintah tidak boleh terjebak pada pemenuhan teknologi semata.

Peringatan dini harus diposisikan sebagai bagian dari sistem kesiapsiagaan masyarakat yang menyeluruh.

"Peringatan dini itu bukan hanya tools, alat, atau sistem, tetapi masyarakatnya juga harus dilatih agar dapat melakukan kesiapsiagaan. Percuma ada alat, tetapi masyarakat tidak tahu fungsi sirene. Ketika sirene berbunyi, mereka juga tidak tahu harus pergi ke mana," kata Rahmawati, dikutip dari laman resmi UMY, Selasa (8/9).