jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin menyoroti rencana pemerintah yang menargetkan pembukaan hingga 200 juta rekening baru dalam memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurut Aziz langkah pemerintah menggelontorkan Rp11 triliun via Himbara untuk pembukaan rekening massal ini dinilai perlu dikaji lebih matang agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
“Jangan sampai kita sibuk membuka rekening sebanyak-banyaknya, sementara persoalan siapa yang berhak menerima bansos belum selesai,” tegas Azis.
Politikus PDI Perjuangan ini menyoroti data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mencatat jumlah masyarakat usia produktif di Indonesia yang belum memiliki rekening pada 2026 hanya berada di angka 15,3 juta jiwa.
Terdapat selisih angka yang sangat jauh dan mencolok antara jumlah masyarakat yang unbanked dengan target pemerintah yang mencapai 200 juta rekening baru.
"Pemerintah berkewajiban meyakinkan publik dan menjelaskan secara transparan apa urgensi dari target 200 juta rekening ini, serta siapa sebenarnya sasaran spesifik dari sisa kuota yang begitu besar," ucap Azis.
Jangan sampai potensi terjadinya rekening ganda (duplikasi) bagi warga yang sudah memiliki rekening perbankan justru menambah deretan rekening pasif (dormant).
"Jangan sampai anggaran besar justru habis untuk program administratif yang tidak efektif," sebutnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)
