Status Seskab Mayor Teddy Dinilai Langgar UU TNI, Prabowo Coba Siasati Aturan Demi Mantan Ajudan?

3 weeks ago 14

BANGSAONLINE.com - Pengangkatan Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dinilai telah melanggar UU TNI.

Sebab, ajudan Prabowo Subianto selama menjadi Menteri Pertahanan itu masih berstatus sebagai TNI aktif.

SETARA Institute memaparkan bahwa pengangkatan Mayor Teddy melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Tertulis dalam aturan tersebut bahwa Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Fakta ini direspons berbagai pihak. Salah satunya oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Sufmi menjelaskan jika struktur Seskab kini berada di bawah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), sehingga Teddy Indra Wijaya tidak perlu pensiun dini dari dinas aktif keprajuritan TNI.

Namun, SETARA Institute menilai justifikasi perubahan struktur Seskab dari semula setingkat Menteri menjadi di bawah Mensesneg tidak serta merta membuat posisi tersebut masuk ke dalam posisi jabatan sipil yang dapat diduduki Prajurit TNI aktif.

Sebab, posisi Seskab maupun Mensesneg tidak termasuk ke dalam jabatan sipil sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Artinya, ketentuan yang berlaku seharusnya kembali ke ayat (1), yakni menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

"Menyamakan ketentuan yang berlaku, seperti terhadap Sekretaris Militer Presiden, sebagai justifikasi pembenaran Seskab diduduki prajurit aktif adalah hal keliru. Sebab secara eksplisit, posisi Sekretaris Militer Presiden masuk dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI, yakni jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI tanpa perlu melakukan pensiun dini," tutur Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan dalam keterangan resminya, Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI tanpa harus pensiun dini diatur secara spesifik dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI, yaitu:

Jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara:

Pertahanan Negara
Sekretaris Militer Presiden
Intelijen Negara
Sandi Negara
Lembaga Ketahanan Nasional
Dewan Pertahanan Nasional
Search and Rescue (SAR) Nasional
Narkotik nasional, dan
Mahkamah Agung

"Dengan ketentuan yang rinci tersebut, semestinya mudah bagi Presiden untuk meninjau ulang pengangkatan Mayor Teddy sebagai Seskab atau memerintahkan yang bersangkutan untuk mundur dari dinas kemiliteran," kata Halili Hasan.

Ia menambahkan, perubahan struktur Seskab sebagai justifikasi penempatan Mayor Teddy hanya menunjukkan kebijakan yang tak berbasis pada UU TNI.

Hal itu juga mengingkari semangat reformasi TNI. Di mana transisi kepemimpinan nasional yang semestinya membawa asa reformasi TNI sebagai amanat reformasi 1998 untuk mewujudkan TNI yang kuat dan profesional pada bidang pertahanan negara, justru ternoda dengan kebijakan penempatan ini.

"Jika kemudian Revisi UU TNI dilakukan hanya untuk mengakomodasi pilihan Presiden atas Seskab yang dia kehendaki, maka semakin sempurnalah penilaian banyak ahli mengenai autocratic legalism yang semakin mendorong kemunduran demokrasi Indonesia," ujar Halili Hasan.

Dia mengingatkan bahwa Prabowo Subianto selaku Presiden hingga para menteri dan pimpinan lembaga, semestinya tetap mendukung dan memperkuat profesionalitas TNI.

Hal itu tentunya dengan tidak memberikan jabatan-jabatan tertentu dan atau memberikan tugas serta kewenangan di luar tugas pertahanan dan tugas perbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halili Hasan menegaskan, reformasi TNI harus berjalan dua arah atau timbal balik: TNI fokus melakukan reformasi dan presiden/DPR/politisi sipil wajib menjaga proses reformasi itu berjalan sesuai mandat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. (van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Read Entire Article