jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Budaya patriarki serta ketimpangan relasi kuasa disinyalir masih menjadi akar utama maraknya tindakan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Penormalan perilaku diskriminatif yang dibungkus dengan lelucon hingga minimnya pemahaman batas antarindividu kerap membuat korban ragu melaporkan kasus yang dialaminya.
Hingga 2 Juni 2026, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Kemendiktisaintek RI mencatat 787 aduan kekerasan, baik kekerasan seksual maupun perundungan, terjadi di lingkungan kampus sepanjang 2026.
Angka tersebut mencerminkan fenomena gunung es, mengingat masih banyaknya kasus yang tidak dilaporkan.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Koordinator Pokja Zero Tolerance UGM Sri Wiyanti Eddyono mengatakan struktur hierarki di lingkungan akademik sangat rentan disalahgunakan.
"Kekerasan akan selalu ada di mana ada hierarki di dalamnya. Tanpa disadari, hierarki akan meletakkan seseorang memiliki posisi kuasa yang lebih tinggi dan menggunakannya," ujar akademisi yang akrab disapa Iyi tersebut dalam talkshow bertajuk “Kampus Aman, Inklusif, dan Tanpa Kekerasan” di Auditorium Fakultas Hukum UGM, Jumat (11/9).
Iyi mengingatkan bahwa cakupan kekerasan saat ini telah diperluas sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024.
Bentuk kekerasan tidak lagi sebatas aksi fisik, melainkan mencakup kekerasan psikis, ekonomi, diskriminasi, intoleransi beragama, hingga kekerasan berbasis elektronik.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)
