Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales Satu Suara, Britania Raya Terancam Pecah

jpnn.com, LONDON - Para pemimpin Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales, Senin, menandatangani nota kesepahaman penting yang mendesak pemerintah Britania Raya untuk bersiap menghadapi perubahan konstitusional.

Sebuah deklarasi bersama yang ditandatangani oleh Menteri Pertama Wales dan pemimpin Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, Menteri Pertama Skotlandia dan pemimpin Scottish National Party, John Swinney, dan Menteri Pertama Irlandia Utara dan wakil presiden partai Sinn Fein, Michelle O’Neill, menyatakan bahwa lanskap politik “sedang berubah.”

"Setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri, melalui cara-cara demokratis dan sesuai dengan kehendak rakyatnya," menurut dokumen tersebut.

Para pemimpin tersebut menyatakan keyakinan mereka bahwa "masa depan bangsa-bangsa kami ada di dalam Uni Eropa", seraya menambahkan bahwa, untuk pertama kalinya, terdapat menteri pertama di Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara "yang semuanya berkomitmen untuk meraih kemerdekaan dari Britania Raya."

Dengan menyatakan bahwa Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa) telah merusak perekonomian dan membatasi peluang bagi rakyat mereka, deklarasi tersebut menegaskan keinginan para pemimpin untuk bekerja sama dalam membangun kembali dan memperkuat hubungan dengan Eropa, serta menciptakan peluang yang lebih besar bagi perdagangan, investasi, budaya, dan kerja sama.

"Bangsa-bangsa kami memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Kami mendesak Pemerintah Inggris untuk bersiap, merencanakan, dan memfasilitasi perubahan konstitusional di setiap wilayah," menurut deklarasi bersama tersebut.

Deklarasi itu menyatakan bahwa tidak ada pemerintah Westminster yang "berhak menghalangi demokrasi atau melemahkan" prinsip bahwa ketiga bangsa tersebut akan menentukan masa depan mereka sendiri.

"Bagi masyarakat yang menyaksikan di seluruh kepulauan ini -- dan bagi mereka yang menyaksikan dari seluruh dunia -- tidak ada tanda yang lebih jelas bahwa masa kekuasaan Westminster akan segera berakhir," kata para pemimpin tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News