1 month ago
32
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Calon Bupati Situbondo terpilih pada Pilkada 2024, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengeluhkan birokrasi yang terkena penyakit akut. Menurut dia, birokrasi di Situbondo dipenuhi penunggang gelap atau free rider yang mengancam daerah.
"Penunggang gelap merusak dalam proses demokratisasi di Situbondo. Mereka itu tidak mendukung, karena tidak pernah diajari value profesionalisme," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (10/12/2024).
Baca Juga: Sarasehan HSN 2024 di PP Nurul Wafa Situbondo, Khofifah Beberkan Kesuksesan Program OPOP
Ia pun menegaskan bakal membenahi birokrasi lantaran dianggap melenceng dari profesionalisme, dan sangat politis.
"Birokrasi saat ini lebih politis daripada politisi. Bagaimana camat-camat bergerak untuk mengonsolidasi RT/RW dan warga untuk dukung mendukung. Itu yang harus saya hentikan," katanya.
Rio menyebut, ASN berhak memiliki preferensi politik, tapi jangan ditampakkan.
Baca Juga: Program Sehati Bung Karna, Kepala Desa Curah Tatal Ingin Keberlanjutan
"Jangan jadi aktor politik," cetusnya.
Ia menyoroti budaya korupsi di birokrasi yang akut, seperti jual beli jabatan.
"Itu hal umum yang kita dengarkan, dan masyarakat sipil tidak berdaya untuk memperbaiki itu. Bahkan saya menang dapat 3 hari, sudah ada yang mau ngasih duit ke saya. Saya benar marah, dikira saya bisa dibeli," ucapnya dengan nada tinggi.
Baca Juga: Komitmen Jadi Rujukan di Wilayah Barat, RSUD Besuki Bangun CSSD dan Belanja Alat Medis
Rio sadar, memperbaiki keadaan tidaklah mudah dan dia bertekat akan memulai dari pribadi.
"Mulai dari di saya dulu bagaimana mengonsolidasi birokrasi," tuturnya.
Ia menegaskan, birokrasi wajib berjalan dalam alurnya secara profesional, sedangkan urusan politik adalah bagian bupati dan wakil bupati dan seluruh anggota Partai politik
Baca Juga: Festival Kopi dan Tembakau 2024 di Situbondo, Perusahaan Asal Malang Transaksi Tembakau Besuki
"Oknum-oknum di birokrasi ini memanfaatkan politik untuk kepentingan jabatan. Saya harus menjelaskan kepada mereka, you adalah birokrat, you harus profesional, you jangan bermain politik," katanya.
Untuk mengurai benang kusut, Rio bertekat membuat sistem yang baik sehingga dibuatlah tim transisi. Ia akan terbuka dalam rekrutmen kepala dinas.
"Misalnya kepala Dinas PUPR yang selama ini selalu menjadi dinas mata air, saya harus profesional. Saya ajak satu, dua orang atau siapa pun saya ajak presentasi di hadapan saya, dan wakil bupati. Saya akan terbuka nanti saya akan live TikTok," paparnya.
Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan, RSAR Situbondo Belanja EEG dan Mesin Anestesi dari DBHCHT 2024
Ia turut menyoroti hubungan dengan kultur. Rio menilai, budaya sebagai pressure group yang harus didengar suaranya.
"Kultur itu seperti kiai tokoh-tokoh ulama dalam konsolidasi public policy itu perannya sebagai pressure group, ide-idenya sangat strategis, wajib bagi saya untuk berbicara, tapi decision maker adalah saya. Saya independen, saya mandiri, tapi siapa pun bisa memberikan masukan," ungkapnya.
"Saya akan membuat ketegasan di situ, orang tidak bisa menyuap saya. Orang datang ke ponpes mana lah, dia akan menjadi kepala dinas, dia akan menggali lubang kuburnya sendiri," pungkasnya. (sbi/mar)
Baca Juga: Pemkab Situbondo Siap Distribusikan Paket Sembako Program DBHCHT
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
