Dirjen Teguh: NIK dan IKD Jadi Fondasi Transformasi Digital Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa administrasi kependudukan Indonesia telah bertransformasi dari sekadar layanan pencatatan menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan digital.

Hal itu disampaikan Teguh dalam keterangan persnya, Sabtu (1/8), menjelang Rakornas Dukcapil 2026 dan peluncuran Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 yang akan digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, pada 3–4 Agustus 2026.

"Administrasi kependudukan kini tidak lagi dipahami hanya sebagai urusan pencatatan kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, maupun pencatatan sipil lainnya. NIK dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah berkembang menjadi fondasi identitas digital nasional yang menopang transformasi digital pemerintahan," ujar Teguh.

Menurutnya, Rakornas Dukcapil 2026 mengusung tema "Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah."

Tema tersebut mencerminkan arah baru pembangunan administrasi kependudukan yang semakin terintegrasi dengan berbagai layanan publik.

Teguh menjelaskan, dalam konsep Digital Public Infrastructure (DPI), identitas digital menjadi elemen utama yang memungkinkan berbagai layanan pemerintah saling terhubung secara aman, cepat, dan efisien.

Oleh karena itu, penguatan kualitas data kependudukan, NIK, dan IKD menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan transformasi digital nasional.

"Rakornas ini bukan sekadar forum evaluasi tahunan, tetapi menjadi momentum konsolidasi arah kebijakan nasional yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai kementerian serta lembaga untuk menyatukan langkah membangun ekosistem layanan publik digital," katanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News