jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menerima banyak keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian penentuan desil data kesejahteraan sosial di Ibu Kota Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyoe Winarto mengatakan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data.
Menurutnya, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data.
“Keluhan masyarakat terkait desil banyak, tetapi kan itu memang bisa dievaluasi. Dinas Sosial membuka lebar kalau memang data itu salah,” kata Liluk, sapaan karib Wahyoe Winarto kepada JPNN.com, Selasa (15/9).
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa penentuan desil tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah variabel yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Ada 39 variabel penentuan desil. Ini datanya harus valid. Kalau merubah juga harus valid, tidak serta-merta dirubah itu tidak bisa,” ujar politikus Partai Demokrat ini.
Liluk menilai informasi mengenai mekanisme penentuan dan pembaruan desil perlu disampaikan hingga tingkat bawah. Dengan demikian, data yang digunakan pemerintah dapat semakin tepat sasaran.
“Jangan sampai anggaran ini tidak tepat sasaran. Apalagi ini sudah program dari pemerintah pusat. Tentunya kami yang di kota ini hanya melaksanakan penentuan desil ini,” ujarnya.





































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)













