Indonesia Dorong Diplomasi Air untuk Perdamaian di Forum PUIC Azerbaijan

Senin, 06 Juli 2026 – 16:00 WIB

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang tergabung dalam Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) untuk lebih aktif memfasilitasi penyelesaian persoalan sumber daya air lintas batas (transboundary water).

Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, dalam pertemuan PUIC Standing Specialized Committee on Economic Affairs and Environment yang berlangsung di Baku, Azerbaijan.

Dalam forum tersebut, Ravindra mengingatkan kembali komitmen yang dihasilkan dalam Pertemuan Parlemen pada World Water Forum ke-10 di Bali pada 2024 melalui Nusa Dua Communique, yang menegaskan pentingnya diplomasi air serta penguatan kerja sama lintas batas guna mewujudkan tata kelola sumber daya air yang adil dan berkelanjutan.

Menurut Ravindra, Indonesia terus berkomitmen berada di garis depan dalam mendorong diplomasi air sebagai bagian dari upaya mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan global.

"Secara global, sebesar 41 persen sumber daya air lintas batas belum memiliki perjanjian operasional. Sementara di lingkup negara-negara OKI, angkanya menyentuh kisaran 44 persen. Pembentukan perjanjian bersama ini sangat krusial demi menjamin kepastian akses air bersih, khususnya bagi komunitas-komunitas yang rentan," ujar Ravindra di hadapan para delegasi.

Sumber daya air lintas batas merupakan sumber air yang secara geografis melintasi atau berada di wilayah kedaulatan dua negara atau lebih.

Menurut Ravindra, pengelolaan bersama terhadap sumber daya tersebut menjadi salah satu tantangan yang memerlukan pendekatan kolaboratif antarnegara, terutama dalam menghadapi perubahan iklim, meningkatnya kebutuhan air, serta potensi konflik akibat keterbatasan sumber daya.

Ia menilai parlemen memiliki peran strategis dalam mendorong lahirnya kebijakan, regulasi, dan kerja sama internasional yang mampu memperkuat tata kelola sumber daya air lintas batas secara berkeadilan.