Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Melepas 41 Pekerja Migran Indonesia ke Korea

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri harus berlangsung secara prosedural, aman, dan terlindungi.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Abdul Haris selaku Wakil Ketua III, Satuan Tugas Percepatan SMK Go Global mewakili Menko Pemberdayaan Masyarakat dalam Acara Pelepasan 41 PMI Terampil Sektor Pengelasan (Welder) ke Republik Korea, yang diselenggarakan di Grand Caman Hotel, Jatibening Bekasi, Senin (6/7).

Pembinaan dan pelatihan terhadap 41 PMI Terampil Sektor Pengelasan ini merupakan showcase keberhasilan kolaborasi pemerintah, lembaga pelatihan swasta, dan dunia industri dalam menciptakan jalur yang terintegrasi dari pelatihan menuju penempatan kerja internasional bagi tenaga kerja Indonesia.

Para PMI yang dilepas merupakan hasil pembinaan dan pelatihan melalui kerja sama antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, LPKS Shankara, dan PT Della Fadhil Anugrah selaku Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Mereka akan ditempatkan di HD Hyundai Samho Co., Ltd., Republik Korea.

Urgensi penempatan ini tidak terlepas dari kondisi ketenagakerjaan nasional yang masih menghadapi tantangan struktural.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sebesar 4,68 persen (7,24 juta orang) dari total angkatan kerja 154,91 juta orang.

Hal yang memprihatinkan bahwa TPT lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru tertinggi di antara seluruh jenjang pendidikan, yakni sebesar 7,74 persen -melampaui lulusan SMA sebesar 6,23 persen dan perguruan tinggi sebesar 6,13 persen.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan (skill mismatch ) antara kompetensi yang dihasilkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan riil dunia industri dalam negeri, sehingga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan jalur penempatan kerja ke luar negeri sebagai alternatif strategis penyerapan tenaga kerja terampil.