Menuntut Kehadiran Negara dalam Menjamin Hak Ibadah Kelompok Minoritas

Rabu, 27 Mei 2026 – 13:00 WIB

jogja.jpnn.com, BANTUL - Tindakan intimidasi dan penghentian paksa kegiatan peribadatan Jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Sewon, Bantul, pada Minggu (24/5/2026), menuai kecaman keras dari sejumlah organisasi masyarakat sipil.

Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) dan Yayasan LKiS mendesak pemerintah untuk segera hadir memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional bagi kelompok minoritas.

Peristiwa yang terjadi di Jalan Jogja Ring Road Selatan, Glugo, Panggungharjo, itu dinilai sebagai preseden buruk bagi kehidupan berdemokrasi dan kebebasan beragama di Indonesia.

YKPI dalam pernyataannya mengutuk keras segala bentuk kekerasan atas nama agama. Mereka menegaskan bahwa hak beribadah adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28E, 28I, dan 29.

"Negara saat ini seharusnya berpihak kepada korban dan tidak menoleransi tindakan kekerasan atas nama apa pun. Penghentian kegiatan peribadahan menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap kebebasan beragama yang aman dan damai," tulis YKPI dalam keterangan resminya.

Senada dengan YKPI, Direktur Yayasan LKiS Tri Noviana menekankan bahwa tindakan intimidasi dan tekanan massa yang mengambil alih kewenangan negara tidak dapat dibenarkan.

Ia menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap praktik persekusi dan tindakan main hakim sendiri.

"Negara tidak cukup hanya hadir saat konflik terjadi. Pemerintah daerah dan aparat harus memastikan perlindungan berkelanjutan agar jemaat GMS Sewon dapat beribadah tanpa rasa takut," ujar Tri Noviana.