Partai Ummat Silaturahmi dengan Demokrat, Bersinergi di Politik dan Pemerintahan

jpnn.com, JAKARTA - Jajaran pimpinan DPP Partai Ummat turut hadir di puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Rombongan elite Partai Ummat yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Ansufri ID Sambo, Ketua Harian Heikal Safar, Sekretaris Eksekutif Taufik Hidayat dan jajaran Ketua DPP Partai Ummat, disambut hangat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat beserta jajaran pengurus pusat Partai Demokrat saat memasuki arena.

"Pentingnya sinergi lintas partai, terlebih setelah Partai Ummat baru saja melakukan penyegaran struktural pada awal September di 2026 ini," ujar Ansufri di sela kegiatan tersebut.

Partai Ummat juga mengapresiasi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam pidato politiknya menekankan makna demokrasi yang sesungguhnya serta pentingnya kerja sama.

Kemudian dalam momen silaturahmi ini juga dimanfaatkan oleh Partai Ummat untuk menyuarakan aspirasi partai-partai non-parlemen.

Sebagai partai non-parlemen yang menghadapi tantangan ambang batas (parliamentary threshold), Partai Ummat memberikan masukan strategis agar partai-partai yang memiliki kursi di parlemen bisa membantu melobi hambatan elektoral yang membatasi ruang gerak partai baru.

"Kehadiran Partai Ummat dalam acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat, ini bisa menjadi jalan pembuka bagi partai politik untuk membangun sinergi antara partai parlemen dan partai non-parlemen melalui aliansi strategis di beberapa tingkatan, lobi dan dukungan elektoral," ujar Ketua Harian Partai Ummat Heikal Safar

Dia mengusulkan Partai Ummat bisa dilibatkan dalam menyusun metode kerja sama formal dan informal dalam kebijakan atas beberapa isu di pemerintahan.

Harapan senada disampaikan Sekretaris Eksekutif Partai Ummat, Taufik Hidayat di berharap partai di parlemen dapat lebih transparan dan inklusif dalam merevisi Undang-Undang Pemilu yang akan datang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News