Pengemudi Ojek, Marbot Sampai Guru Ngaji di Depok Kini Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Sabtu, 04 Juli 2026 – 11:05 WIB

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperluas jaring pengaman sosial bagi warganya, khususnya kelompok pekerja informal.

Melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Pemkot resmi menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan bantuan pembiayaan jaminan sosial bagi ribuan pekerja rentan di Kota Depok.

Kepala Disnaker Kota Depok, Nessi Annisa Handari menjelaskan, program ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah untuk melindungi para pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang memiliki risiko kerja tinggi namun keterbatasan finansial.

"Kami telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Depok yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja. Ini adalah bantuan pembiayaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari Pemkot Depok untuk kelompok rentan," ucap Nessi.

Program perlindungan jaminan sosial ini, menyasar para pekerja informal yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5 pada data kesejahteraan sosial. 

Guna memastikan program tepat sasaran, seluruh data kepesertaan telah melalui proses verifikasi dan validasi (verval) ketat oleh tenaga verifikator dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok.

Pemkot Depok mengalokasikan anggaran khusus yang bersumber dari dua pos pendanaan untuk menyasar total ribuan penerima manfaat.

Pertama, dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang membiayai iuran jaminan perlindungan untuk 6.420 peserta.