PPI Nilai PFII Langkah Strategis: Insentif Kompetitif Jadi Kunci Tarik Investasi Global

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) Syahrir Ika menilai pemerintah perlu menghadirkan insentif fiskal yang kompetitif dalam implementasi Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) agar mampu bersaing dengan berbagai pusat keuangan global dalam menarik investasi.

Menurut Syahrir yang juga periset di Pusat Riset Ekonomi BRIN itu, karakter sektor keuangan berbeda dengan sektor riil karena pergerakan modal berlangsung jauh lebih cepat sehingga investor akan selalu membandingkan insentif dan kemudahan yang ditawarkan Indonesia dengan negara lain seperti Singapura, Dubai, Malaysia, maupun Vietnam.

"Kalau negara lain memberikan fasilitas yang lebih baik, tentu investor akan memilih negara tersebut. Karena itu, persoalannya bukan sekadar kita memberikan insentif berapa besar, tetapi bagaimana insentif yang kita berikan mampu membuat Indonesia tetap kompetitif dibanding negara pesaing," kata Syahrir di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan insentif fiskal merupakan instrumen yang lazim digunakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing investasi. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa insentif pajak saja tidak otomatis menarik investor apabila tidak didukung ekosistem usaha yang kuat.

"Insentif fiskal itu perlu, tetapi tidak berdiri sendiri. Investor tidak hanya menghitung pajak, tetapi juga melihat stabilitas politik, konsistensi kebijakan, kualitas regulasi, infrastruktur, hingga kepastian berusaha," ujar mantan Peneliti di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, implementasi PFII perlu didukung kombinasi berbagai kebijakan yang saling melengkapi sehingga Indonesia tidak hanya menawarkan insentif fiskal, tetapi juga lingkungan investasi yang memberikan kepastian dan kenyamanan bagi pelaku usaha global.

Di sisi lain, Syahrir mengingatkan pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan fiskal dalam merancang berbagai insentif tersebut. Upaya meningkatkan daya saing tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kesehatan fiskal nasional karena justru dapat meningkatkan persepsi risiko terhadap perekonomian Indonesia.

"Pemerintah tentu harus menghitung posisi insentif yang optimal. Kita harus kompetitif, tetapi jangan sampai ruang fiskal terganggu karena pada akhirnya justru akan meningkatkan risiko ekonomi," katanya.