jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 5,4 juta pekerja informal pada 2027.
Jumlah tersebut meningkat lima kali lipat dibandingkan target penerima program pada tahun 2026 yang mencapai satu juta pekerja informal.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan premi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal tersebut akan ditanggung oleh Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten/kota di Jabar.
Program ini menyasar sejumlah kelompok pekerja informal, mulai dari petani, nelayan, buruh bangunan, pengemudi ojek online (ojol), dan ojek pangkalan, pedagang asongan, asisten rumah tangga, hingga kuli bangunan.
Adapun pekerja informal yang bisa mendapatkan bantuan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berusia 18-64 tahun dan masuk dalam kategori desil 1-4.
"Agar pekerja informal bisa langsung mengakses kepesertaan asuransi ini, silakan akses fitur Asuransi Aing di aplikasi Sapawarga," kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).
Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja informal akan memperoleh sejumlah manfaat perlindungan, termasuk perawatan medis akibat kecelakaan kerja.
Dedi mencontohkan seorang pekerja di Bekasi yang telah merasakan manfaat program tersebut.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)
