jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka opsi penggunaan maskapai alternatif dalam penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.
Opsi tersebut menjadi salah satu langkah yang tengah dikaji untuk menekan biaya penerbangan yang saat ini menjadi komponen terbesar dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI Ian Heriawan mengatakan pemerintah masih melakukan negosiasi dengan maskapai untuk mendapatkan biaya penerbangan yang lebih efisien. Negosiasi telah dilakukan berulang kali, baik melalui pertemuan langsung maupun secara daring.
“Kami sudah negosiasi berulang-ulang dan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” ujar Ian di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Menurut Ian, komponen penerbangan memiliki porsi sekitar 40 persen dari keseluruhan BPIH. Besarnya porsi tersebut membuat ruang efisiensi pada biaya penerbangan akan sangat menentukan besaran akhir BPIH.
“Sekarang yang menjadi konsen itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” katanya.
Di tengah proses negosiasi tersebut, Kemenhaj mulai mempertimbangkan kemungkinan melibatkan maskapai lain yang dapat memberikan harga lebih kompetitif.
“Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan, tetapi akan kami hitung secara cermat,” kata Ian.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)
