2 months ago
46
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim menyorot besarnya belanja untuk membayar tenaga harian lepas (THL) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2025.
Anha, begitu sapaan akrabnya mengungkapkan, pada R-APBD 2025 yang akan dibahas DPRD Gresik setelah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2025 disetujui DPRD, diketahui belanja untuk THL membengkak cukup tinggi.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
"Sejumlah belanja naik, salah satunya untuk THL naik menjadi Rp 180 miliar pada R-APBD 2025," ucap Anha kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (23/11/2024).
Anha lantas membeberkan anggaran untuk THL. Menurutnya, anggaran sebesar itu untuk membayar THL di masing-masing OPD dan sekretariat Pemkab Gresik. Jumlahnya mencapai 6.000 orang.
"Jadi, anggaran Rp 180 miliar itu untuk membiayai sebanyak 6000 THL," tandas Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Anha meminta kepada Pemkab Gresik dalam rekrutmen THL harus jelas output dan outcomenya. Artinya, THL itu benar-benar dibutuhkan oleh OPD yang benar-benar kekurangan tenaga untuk mengerjakan tugas-tugas yang tak bisa ditangani dan cukup waktu untiuk dilakukan dengan tenaga yang ada.
Terlebih, OPD penghasil seperti Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dihas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub).
Kemudian, OPD yang memberikan layanan kepada masyarakat. Antara lain, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Dispol PP), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik
"Kalau OPD-OPD penghasil untuk mendongkrak target pendapatan menambah THL itu monggo-monggo saja. Dengan catatan, tambahan THL bisa memberikan kontribusi riil akan masuknya pendapatan," katanya.
"Begitu juga di Dinkes atau Dispendik, Satpol dan Damkar. Jika faktanya kekurangan tenaga untuk mencover pekerjaan silahkan, tapi sekali lagi saya katakan output dan outcomenya harus jelas," sambungnya.
Anha menambahkan, naiknya anggaran untuk pegawai (THL) tersebut tak.berbanding lurus dengan pos belanja untuk kepentingan masyarakat. Antara lain program kemasyarakatan seperti lewat pokok-pokok pokiran DPRD.
Baca Juga: HUT ke-60, Ribuan Massa Golkar Gresik Ikuti Senam Massal Nasional Pecahkan Rekor Muri
"Sejumlah pos untuk program kemasyarakatan, kesejahteran lewat pokir DPRD justeru berkurang," pungkasnya. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
