FSP BUMN Bersatu Jadi Amicus Curiae di Kasus Pengerukan Pelabuhan Tanjung Perak

jpnn.com - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu bersama sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tolak Kriminalisasi Insan BUMN, menyampaikan dokumen amicus curiae kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam perkara dugaan korupsi pengerukan kolam pelabuhan Tanjung Perak.

Aliansi ini terdiri dari FSP BUMN Bersatu, Komite Anti-Korupsi Indonesia (KAKI), Gerakan Rakyat Pemberantasan Korupsi (Gertak), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MPPI), dan Serikat Pekerja Migran Indonesia (SPMI).

Aliansi sebagai amicus curiae (Sahabat Pengadilan) menyampaikan masukan hukum secara objektif, independen, dan beriktikad baik kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan korupsi pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Gatot Sugihana, juru bicara aliansi dari FSP BUMN Bersatu mengatakan konsorsium/amicus curiae berkomitmen penuh pada pemberantasan korupsi yang objektif, profesional, dan berbasis bukti sah, bukan penegakan hukum yang didasari atas asumsi, prasangka, atau pemaksaan konstruksi hukum," kata Gatot Sugihana, juru bicara aliansi dari FSP BUMN Bersatu.

"Perkara ini menjadi cerminan krusial bagi masa depan BUMN dan anak perusahaannya. Apabila tindakan korporasi yang sah, transparan, berizin resmi, serta terbukti memberikan kemanfaatan ekonomi nyata bagi negara dipidana, maka hal ini akan menimbulkan ketakutan massal (chilling effect) bagi pengelola BUMN/anak perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis (business judgment)," kata Gatot, dikutip dari dokumen yang diterima, Senin (3/8/2026).

Dalam dokumen iu dijelaskan bahwa berdasarkan pencermatan mendalam terhadap fakta-fakta persidangan dan pembuktian (Bukti T-1 s.d. T-180), Konsorsium/Aliansi Amicus Curiae menekankan 6 (enam) pilar utama analisis hukum sebagai berikut:

1. Keabsahan Legitimasi Kewenangan dan Itikad Baik (Bukti T-1 s.d. T10A) Pelindo dan Para Terdakwa bertindak dalam kerangka kewenangan yang sah berdasarkan Perjanjian Konsesi, UU Pelayaran, PP Kepelabuhanan, serta Surat Penugasan Dirjen Hubla Kemenhub tanggal 30 Oktober 2017. Tindakan pengerukan dilakukan untuk menjawab keterbatasan APBN dan menjaga keselamatan pelayaran. Hukum pidana tidak boleh mengkriminalisasi tindakan yang dilakukan atas dasar penugasan sah dan demi kepentingan publik (mens rea/niat jahat sama sekali tidak terbukti).

2. Legalitas Sewa Kapal & Kebiasaan Bisnis yang Sah (Bukti T-11 s.d. T-15 & T-102 s.d. T-162) Pekerjaan mengantongi Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk (SIKK) resmi dari Dirjen Hubla. Penggunaan kapal sewa adalah praktik lazim (common practice) dalam industri pengerukan. Tidak ada perbuatan "mengalihkan pekerjaan". PT APBS tetap bertindak sebagai penanggung jawab utama (project management, monitoring, izin operasional, SBNP, asuransi, K3, dan penyerahan hasil akhir).