Kemenkum Bali Ikut Evaluasi Kinerja Pembinaan Hukum, Ini Kata Kakanwil Eem

Selasa, 04 Agustus 2026 – 20:58 WIB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali mengikuti Rapat Peningkatan Kinerja pada Kegiatan Pembinaan Hukum di Wilayah Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (4/8).

Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional Rahendro Jati membuka kegiatan sekaligus menyampaikan pentingnya akuntabilitas dan komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah dalam memenuhi target Perjanjian Kinerja (PK).

Menurutnya, evaluasi kinerja menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan pembinaan hukum berjalan secara optimal, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Evaluasi kinerja Semester I Tahun 2026 dilakukan berdasar empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) utama.

Mulai dari analisis peraturan daerah, bantuan hukum, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta keaktifan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Untuk menjamin objektivitas penilaian, sebanyak 33 Kantor Wilayah dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan beban kerja pembinaan hukum, yakni Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.

Dalam pemaparan hasil evaluasi, BPHN mencatat adanya tren peningkatan kinerja yang signifikan dari Triwulan I menuju Semester I Tahun 2026.

Dari 33 Kantor Wilayah yang dievaluasi, sebanyak 24 Kantor Wilayah berhasil meraih predikat Sangat Baik, sedangkan delapan Kantor Wilayah memperoleh predikat Baik.