jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah tengah mematangkan rencana besar pembukaan rekening bank massal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi lebih dari 200 juta warga Indonesia.
Kebijakan yang diinisiasi atas arahan Presiden Prabowo Subianto ini didukung anggaran sekitar Rp 11 triliun dari APBN, dengan saldo awal Rp 50.000 untuk setiap rekening.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penunjukan perbankan telah dibagi, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan melayani wilayah nasional, sedangkan Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus melayani wilayah Aceh.
Rencana ini menargetkan warga yang baru memiliki kartu tanda penduduk (KTP) untuk langsung terhubung dengan rekening perbankan.
Meski menjadi sinyal positif bagi perluasan inklusi keuangan dan efisiensi penyaluran bantuan sosial (bansos), pakar perbankan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ecky Imamul Muttaqin memberikan catatan kritis terkait risiko operasional serta kualitas literasi keuangan masyarakat.
Menurut dia, penggunaan NIK sebagai single identity number membawa sejumlah manfaat strategis bagi tata kelola keuangan nasional.
Kebijakan tersebut bisa mempercepat verifikasi data kependudukan secara terintegrasi dengan sistem perbankan.
Penyaluran bantuan secara nontunai (transfer langsung) juga akan lebih tepat sasaran dan minim risiko penyimpangan fisik, terutama di wilayah kepulauan.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)
