jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Yohanes Tola menyoroti tiga persoalan utama dalam pidato politiknya pada agenda pelantikan Pengurus Pusat PMKRI Periode 2026–2028 di Jakarta.
Ketiga persoalan tersebut adalah masalah keadilan sosial dalam tata kelola negara, korupsi, serta kebijakan perlindungan sosial yang menggunakan data desil.
Menurut Yohanes, keadilan sosial tidak hanya berbicara mengenai pemerataan ekonomi dan bantuan sosial.
Keadilan juga menyangkut bagaimana perangkat negara menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tepat.
Ketika perangkat negara tidak bekerja sebagaimana mestinya, masyarakat sipil berpotensi menjadi pihak yang terdampak.
"Ketidakadilan terjadi ketika perangkat negara tidak bekerja atau dipekerjakan sebagaimana tugas dan fungsinya. Ketika fungsi negara mengambil ruang kerja masyarakat sipil, maka masyarakatlah yang akhirnya menjadi korban,” kata Yohanes di Jakarta, Minggu (20/9/2026).
Yohanes mencontohkan persoalan penempatan personel Polri di kementerian dan lembaga negara.
Dia menyoroti lebih dari 300 perwira Polri yang menduduki jabatan manajerial di kementerian dan lembaga sebagai persoalan yang perlu dilihat dalam konteks reformasi kelembagaan, pembagian kewenangan, dan profesionalitas institusi.






































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)















