Santer Isu PHK, Bupati Sleman Bawa Kabar Soal Nasib PPPK

Senin, 03 Agustus 2026 – 19:55 WIB

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayahnya aman dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepastian ini disampaikan meskipun Pemkab Sleman harus menghadapi efisiensi akibat pemotongan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun ini.

Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan bahwa pemotongan TKD sebesar Rp 270 miliar tidak akan mengganggu keberlangsungan status kerja ribuan PPPK yang saat ini bertugas di lingkungan Pemkab Sleman.

"Jaminan itu di Sleman, tidak ada pemberhentian PPPK," ujar Harda di Sleman, Senin (3/8).

Harda mengatakan kondisi arus kas APBD Kabupaten Sleman saat ini tetap stabil. Kemampuan Sleman dalam bertahan di tengah pengurangan dana transfer pusat tak lepas dari tingginya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Porsi PAD Sleman yang hampir seimbang dengan dana transfer menjadi bantalan utama dalam menopang keuangan daerah.

"Alhamdulillah, Sleman itu punya PAD sehingga PAD kami hampir 50 banding 50 dengan TKD-nya. Kami bisa mengatasi dampak pemotongan," jelasnya.

Terkai hak finansial, Harda mengakui bahwa standar besaran gaji PPPK di Sleman saat ini masih berada sedikit di bawah Upah Minimum Regional (UMR) akibat efisiensi anggaran.